Memberantas korupsi bersama KPK : Kajian yuridis UURI Nomor 31 tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 tahun 2001 versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 tahun 2009 / Penulis, Dr. Ermansyah Djaya, SH.M.Si.; Editor, Tarmizi | DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Cite This Tampung Export Record

Judul	Memberantas korupsi bersama KPK : Kajian yuridis UURI Nomor 31 tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 tahun 2001 versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 tahun 2009 / Penulis, Dr. Ermansyah Djaya, SH.M.Si.; Editor, Tarmizi
Pengarang	Ermansyah Djaya, (Ermansyah Djaya,) (Ermansyah Djaya,) (Ermansyah Djaya,) (Ermansyah Djaya,) (Ermansyah Djaya,) (Ermansyah Djaya,) (Ermansyah Djaya,) (Ermansyah Djaya,) (Ermansyah Djaya,) (Ermansyah Djaya,) (Ermansyah Djaya,) (Ermansyah Djaya,) (Ermansyah Djaya,) (Ermansyah Djaya,) (Ermansyah Djaya,) (Penulis) (Penulis) (Penulis) (Penulis) (Penulis) (Penulis) (Penulis) (Penulis) (Penulis) (Penulis) (Penulis) (Penulis) (Penulis) (Penulis) (Penulis) (Penulis) Tarmizi, (Editor)
EDISI	Edisi 2 cetakan pertama, November 2010
Penerbitan	Jakarta : Sinar Grafika, 2010
Deskripsi Fisik	xx, 658 halaman ;23 cm.
Konten	teks
Media	tanpa perantara
Penyimpan Media	volume
ISBN	978-979-007-363-0
Subjek	Tindak Pidana Korupsi
Abstrak	Buku ini merupakan edisi revisi dari buku sebelumnya, dilakukan revisi karena implikasi dari diundang-undangkannya UURI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 2009 No.155, TLN RI No.5074). Pengadilan Tindak Pisana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, sehingga tindak pidana korupsi yang dilakukan penyeledikan dan penyidikan oleh KPK-Komisi Pemberantasan Korupsi, dilakukan penuntutan melalui pengadilan tindak pidana korupsi. Kewenangan khusus yang dimiliki KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 11 UURI No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi, demikian pula Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki kewenangan khusus dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 UURI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Catatan	Bibliografi : halaman 477-489 Bab 1 Memahami Tindak Pidana Korupsi untuk dihindari, disosialisasikan dan diberantas, Bab 2 Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab 3 Komisi Pemberantasan Korupsi, Bab 4 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006 Terbentuknya UURI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bab 5 Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Bab 6 Komisi Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara
Bahasa	Tidak tersedia
Target Pembaca	Tidak diketahui / tidak ditentukan

No Barcode	No. Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
10375/HD/2022	364.598.023 23 ERM m	Dapat dipinjam	Perpustakaan Provinsi - Ruang Baca Umum	Tersedia

Tag	Ind1	Ind2	Isi
001			INLIS000000001114194
005			20220512031345
007			ta
008			220427s########jki######l###############
020	#	#	$a 978-979-007-363-0
035	#	#	$a 0010-0422000262
040	#	#	$a SSPDPAL$b Ind$e rda
041	0	#	$a Ind
082	0	4	$a 345.598.023 23$2 [23]
084	#	#	$a 345.598.023 23 ERM m
100	0	#	$a Ermansyah Djaya, $e Penulis$e Ermansyah Djaya, $e Penulis$e Ermansyah Djaya, $e Penulis$e Ermansyah Djaya, $e Penulis$e Ermansyah Djaya, $e Penulis$e Ermansyah Djaya, $e Penulis$e Ermansyah Djaya, $e Penulis$e Ermansyah Djaya, $e Penulis$e Ermansyah Djaya, $e Penulis$e Ermansyah Djaya, $e Penulis$e Ermansyah Djaya, $e Penulis$e Ermansyah Djaya, $e Penulis$e Ermansyah Djaya, $e Penulis$e Ermansyah Djaya, $e Penulis$e Ermansyah Djaya, $e Penulis$e Ermansyah Djaya, $e Penulis
245	1	#	$a Memberantas korupsi bersama KPK : $b Kajian yuridis UURI Nomor 31 tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 tahun 2001 versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 tahun 2009 /$c Penulis, Dr. Ermansyah Djaya, SH.M.Si.; Editor, Tarmizi
250	#	#	$a Edisi 2 cetakan pertama, November 2010
264	#	0	$a Jakarta :$b Sinar Grafika,$c 2010
300	#	#	$a xx, 658 halaman ; $c 23 cm.
336	#	#	$a teks$2 rdacontent
337	#	#	$a tanpa perantara$2 rdamedia
338	#	#	$a volume$2 rdacarrier
504	#	#	$a Bibliografi : halaman 477-489
505	0	#	$a Bab 1 Memahami Tindak Pidana Korupsi untuk dihindari, disosialisasikan dan diberantas, Bab 2 Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab 3 Komisi Pemberantasan Korupsi, Bab 4 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006 Terbentuknya UURI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bab 5 Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Bab 6 Komisi Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara
520	2	#	$a Buku ini merupakan edisi revisi dari buku sebelumnya, dilakukan revisi karena implikasi dari diundang-undangkannya UURI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 2009 No.155, TLN RI No.5074). Pengadilan Tindak Pisana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, sehingga tindak pidana korupsi yang dilakukan penyeledikan dan penyidikan oleh KPK-Komisi Pemberantasan Korupsi, dilakukan penuntutan melalui pengadilan tindak pidana korupsi. Kewenangan khusus yang dimiliki KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 11 UURI No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi, demikian pula Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki kewenangan khusus dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 UURI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
521	#	#	$a Masyarakat Umum, Eksekutif dan Legistratif
650	#	4	$a Tindak Pidana Korupsi
700	0	#	$a Tarmizi,$e Editor
850	#	#	$a SSPDPAL
990	#	#	$a 10375/HD/2022

Content Unduh katalog

Karya Terkait :