Desentralisasi dan otonomi daerah : di negara Kesatuan Republik Indonesia / Abdul Kholiq Azhari 1956 Abdul Kholiq Azhari 1956 1956 Abdul Kholiq Azhari 1956 Abdul Kholiq Azhari 1956 1956 1956 Abdul Kholiq Azhari 1956 1956 Abdul Kholiq Azhari 1956 Abdul Kholiq Azhari 1956 1956 Abdul Kholiq Azhari 1956 Abdul Kholiq Azhari 1956 1956 1956 Abdul Kholiq Azhari 1956 1956 1956 Abdul Kholiq Azhari 1956 1956 Abdul Kholiq Azhari 1956 Abdul Kholiq Azhari 1956 1956 1956 Abdul Kholiq Azhari 1956 1956 penulis penulis Abdul Kholiq Azhari penulis penulis penulis Abdul Kholiq Azhari penulis Abdul Kholiq Azhari penulis penulis Abdul Kholiq Azhari penulis penulis penulis Abdul Kholiq Azhari penulis penulis penulis Abdul Kholiq Azhari penulis Abdul Kholiq Azhari penulis penulis Abdul Kholiq Azhari penulis Abdul Kholiq Azhari penulis penulis Abdul Kholiq Azhari penulis penulis penulis Abdul Kholiq Azhari penulis Abdul Kholiq Azhari penulis penulis Abdul Kholiq Azhari penulis Abul Haris Suryo Negoro, penulis text ind Desentralisasi yang dilaksanakan melalui otonomi daerah, sebetulnya merupakan salah satu muatan penting dalam agenda besar reformasi yang bergulir dan menemukan momentumnya yang tepat sejak Mei 1998. Persoalan desentralisasi dan otonomi daerah saat ini karena agenda besar ini masih dilaksanakan dengan pendekatan trial and error yang dominan, dibandingkan dengan merumuskan grand design yang bersifat jauh ke depan (visioner) dan mampu mengakomodasi semua potensi, tantangan dan peluang yang ada di daerah-daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bukan hanya desentralisasi yang bergerak dari satu titik ekstrem ke titik ekstrem lainnya. Sangat mutlak adanya kerangka dasar strategis untuk melaksanakan amanat reformasi 1998: desentralisasi dan otonomi daerah agar bangsa ini berada pada posisi yang lebih dekat lagi dalam melaksanakan sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bibliografi : halaman 241-265 Bagian Pertama : Indonesia Negara Kesatuan dengan Sistem Desentralisasi--Bagian Kedua : Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan--Bagian Ketiga : Deentralisasi, Otonomi Daerah,dan Globalisasi-- Bagian Keempat : Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berbasis Otonomi Organisasi--bagian Kelima : Administrasi Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republk Indonesia--Bagian Keenam : Publik di Era Otonomi Daerah, Masalah dan Prospeknya Umum Desentralisasi Otonomi Daerah URN:ISBN:978-602-6293-68-8