Otonomi daerah dan daerah otonom / Widjaya, H.A.W., penulis Widjaya, H.A.W., penulis Widjaya, H.A.W., penulis Widjaya, H.A.W., penulis text ind Buku ini membahas tentang Otonomi Daerah serta berbagai seluk beluknya, karena sejalan dengn diberlakukannya Undang-undang tersebut dan diterapkannya prinsip-prinsip Otonomi Daerah. berbgai kendala yang muncul ini harus segera diatasi seperti mengenai Kesiapan Daerah, Proporsi perimbangan kuangan pusat-derah, penataan organisasi perangkat daerah, penataan dokumen atau arsip. Tata Cara Pemilihan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan lain-lain. hal ini sangat bermanfaat untuk bahan pengetahuan bagi Birokrat Pusat dan Daerah, Kalangan yang Terlibat Birokrasi Pemerintahan, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Sosial Politik. Birokrasi Pemerintahan, Politisi, Mahasiswa Bibliografi : halaman 235-239 Bab 1 Pendahuluan-- Bab 2 Langkah-langkah Pemerintah Daerah-- Bab 3 Penataan Organisasi Perangkat Daerah-- Bab 4 Rencana Kerja percepatan Otonomi Daerah-- Bab 5 Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah-- Bab 6 Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah-- Bab 7 Penataan Bidang Berdasarkan Rekomendasi Departemen Teknis-- Bab 8 Penataan Dokumen/Arsip-- Bab 9 Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran-- Bab 10 Kinerja Birokrasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah-- Bab 11 Strategi dan Solusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati-- Bab 12 Kekhawatiran Pemerinth Pusat dan Kesiapan Daerah-- Bab 13 Dana Perimbangan-- Bab 14 Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah-- Bab 15 Dana Perimbangan-- Bab 16 Pinjaman Daerah-- Bab 17 Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah-- Bab 18 Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah-- Bab 19 Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat-- Bab 20 Penutup. Buku ini membahas tentang Otonomi Daerah serta berbagai seluk beluknya, karena sejalan dengn diberlakukannya Undang-undang tersebut dan diterapkannya prinsip-prinsip Otonomi Daerah. berbgai kendala yang muncul ini harus segera diatasi seperti mengenai Kesiapan Daerah, Proporsi perimbangan kuangan pusat-derah, penataan organisasi perangkat daerah, penataan dokumen atau arsip. Tata Cara Pemilihan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan lain-lain. hal ini sangat bermanfaat untuk bahan pengetahuan bagi Birokrat Pusat dan Daerah, Kalangan yang Terlibat Birokrasi Pemerintahan, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Sosial Politik. Birokrasi Pemerintahan, Politisi, Mahasiswa Pemerintahan Daerah -- Indonesia Desentralisasi dalam Pemeintahan URN:ISBN:978-979-421-874-7