01861     2200325   4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059040002200100100010700122245008100229250002000310300004300330504003000373505000800403020001800411041000800429082002200437084002200459264003400481336002100515337003000536338002300566520087800589521000901467650002301476650002301499850001301522INLIS00000000111437220221019112759  a0010-1022000024ta221019s1993    jbi                 ind    aSSPDPALbinderda0 aAteng SyafrudinepenuliseAteng SyafrudinepenuliseAteng SyafrudinepenuliseAteng Syafrudinepenulis 0aPerencanaan Administrasi Pembangunan Daerah /cProf. Dr. Ateng Syafrudin, SH  aCetaka I : 1993  aviii, 120 halaman :bilustrasi ; 21 cm  aBibliografi : halaman 116  ammm  a979-538-069-90 aind042[23]a354.640 958  a354.640 958 ATE p 0aBandung :bMandar Maju,c1993  2rdacontentateks  2rdamediaatanpa perantara  2rdacarrieravolume  aPerencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Perencanaan sangat diperlukan untuk menyesuaikan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan dengan sumber daya yang ada serta berbagai alternatif lain yang mungkin diperlukan. Proses perencanaan pembangunan saat ini dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta proses bottom-up dan top-down. Proses ini menunjukkan bahwa perencanaan daerah, selain diharapkan dapat memenuhi prinsip perencanaan yang sistematis, transparan, partisipatif, dan akuntabel, juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Terbitnya berbagai regulasi yang berkontribusi terhadap perencanaan pembangunan daerah, berimplikasi pada semakin banyaknya alternatif pilihan terhadap indikator yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.  aUmum  aPerencanaan daerah  aPerencanaan daerah  aSSPD{ALL